Bangkinang Kota– Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kampar, Rusdi Hanip, S.T., M.T., menghadiri Rapat. Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Bersama Bupati Kampar H.Ahmad Yuzar,S.Sos.,MT beserta Asisten II Drs.Muhammad M.SI
dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menyikapi berbagai isu strategis nasional serta mendorong pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, sektor perumahan menjadi salah satu perhatian penting, terutama dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, sehat, dan nyaman.
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perkim Kabupaten Kampar terus mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program Rumah Layak Huni (RBLH) dan kegiatan bedah rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Melalui program RBLH dan bedah rumah, pemerintah daerah berupaya membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan keluarga.
Selain pelaksanaan program RBLH, Dinas Perkim Kampar juga terus mendorong koordinasi, pendataan, verifikasi calon penerima bantuan, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman agar program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai program perumahan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan nasional.
Di sisi lain, pengendalian inflasi juga memiliki keterkaitan dengan sektor perumahan, mengingat stabilitas harga bahan bangunan dan daya beli masyarakat turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak.
Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar kebijakan pengendalian inflasi dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan beriringan, termasuk dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas rumah masyarakat.
Kadis Perkim Kampar, Rusdi Hanip, S.T., M.T., melalui keikutsertaannya dalam rakor tersebut, mendukung penguatan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Diharapkan, melalui pelaksanaan program RBLH, bedah rumah, serta berbagai kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terarah, semakin banyak masyarakat Kabupaten Kampar yang dapat menikmati hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang lebih baik.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan kualitas hunian yang layak, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
(HMRN/PERKIM)
