KADIS PERKIM KAMPAR HADIRI ZOOM RAKOR INFLASI, BAHAS UPAH MINIMUM 2027 DAN PROGRAM 3 JUTA RUMAH
BANGKINANG – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kampar, Rusdi Hanip, S.T., M.T., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).(Senin,16/11/2026)
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Media Centre Kabupaten Kampar tersebut dimulai pukul 08.00 WIB dan turut dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.
Rakor kali ini dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis, di antaranya Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, pembahasan Perlindungan Sosial, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Dalam pembahasan tersebut, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Sementara itu, sosialisasi penetapan upah minimum tahun 2027 menjadi bagian dari upaya penyampaian kebijakan ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial yang diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu agenda penting, khususnya dalam mendorong percepatan penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Kadis Perkim Kampar, Rusdi Hanip, S.T., M.T., melalui keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan terhadap koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Dinas Perkim Kabupaten Kampar memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan perumahan, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta upaya mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kampar.(HMRN/PERKIM)
